Rancangan PP tentang Desa

Desa masih harus bersabar untuk menunggu pengesahan Rancangan PP
RANCANGAN Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Rancangan PP dapat di unduh melalui tautan dibawah

Unduh File

Presiden Teken UU Desa, Perangkat Desa Kini Dapat Gaji dan TunjanganTetap

         Setelah disetujui oleh DPR-RI dalam rapat paripurna pada 18 Desember 2013, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 15 Januari 2014 lalu, telah menandatangani pengesahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sebelumnya, dalam proses persetujuan di DPR-RI, pembahasan terhadap materi Undang-Undang Desa itu memakan waktu bertahun-tahun.

          Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa antara lain mengatur tentang Kedudukan dan Jenis Desa; Penataan Desa; Kewenangan Desa; Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; Hak dan Kewajiban Desa dan Masyarakat Desa; Keuangan Desa dan Aset Desa; serta Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan.

          Dalam UU ini disebutkan, desa berkedudukan di wilayah Kabupaten/Kota, terdiri atas Desa dan Desa Adat sesuai dengan penyebutkan yang berlaku di daerah setempat.

             Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, menurut Pasal 7 UU ini, dapat melakukan penataan desa, yang meliputi: a. Pembentukan; b. Penghapusan; c. Penggabungan; d. Perubahan status; dan e. Penetapan desa.

          Pembentukan desa sebagaimana dimaksud harus memenuhi syarat: a.batas usia desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan; b. Jumlah penduduk, yaitu wilayah Jawa paling sedikit 6.000 jiwa atau 1.200 kepala keluarga (KK), Bali paling sedikit 5.000 jiwa atau 1.000 KK, Sumatera paling sedikit 4.000 jiwa atau 800 KK, Sulsel dan Sulut paling sedikit 3.000 jiwa atau 600 KK, NTB paling sedikit 2.500 jiwa atau 500 KK, Sulteng, Sulbar, Sultra, Gorontali dan Kalsel paling sedikit 2.000 jiwa atau 400 kk, Kaltim, Kalbar, Kalteng dan Kaltara paling sedikir 1.500 jiwa ata 300 KK, NTT, Maluku dan Maluku Utara 1.000 jiwa atau 200 KK, dan Papua/Papua Barat paling sedikit 500 jiwa atau 100 KK.

         Disebutkan dalam UU itu, pembentukan desa dilakukan melalui Desa Persiapan yang merupakan bagian dari wilayah desa induk. “Desa persiapan dapat ditingkatkan statusnya menjadi desa dalam jangka waktu 1-3 tahun.

           Desa juga dapat dihapus karena bencana alam dan/atau kepentingan program nasional yang strategis, dan dua desa atau lebih dapat digabung berdasarkan kesepakatan. Selain itu, desa dapat berubah status menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa dan Badan Permusyarawatan Desa dengan memperhatian saran dan pendapatan masyarakat desa.“Pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi desa ditetapkan dalam Peraturan Daerah,” bunyi Pasal 14 UU ini.

      Adapun kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asl usul dan ada istiadat desa.

Pemerintahan Desa

        Pasal 23 UU ini menyebutkan, Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa, yaitu Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain.

           Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pem berdayaan masyarakat desa. “Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa berhak menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan, dan mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan,” bunyi Pasal 26 Ayat (3c,d) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 itu.

       Kepala Desa antara lain dilarang: a. Merugikan kepentingan umum; b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu; c. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu; d. Menjadi pengurus partai politik; e. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang; f. Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah; dan g. Meninggalkan tugas selama 30 hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas.“Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan, dan dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatab secara berturut-turut atau tidak berturut-turut.

         Adapun perangkat desa terdiri atas: a. Sekretaris Desa; b. Pelaksana kewilayahan; dan c. Pelaksana teknis yang kesemuanya bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Perangkat desa diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota.

       Menurut UU ini, perangkat desa berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat, berusia 20-42 tahun, dan terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal di desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendafaraan.

Hak dan Kewajiban

         Pasal 67 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ini menegaskan, desa berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa; menetapkan dan mengelola kelembagaan desa; dan mendapatkan sumber pendapatan.

Sementara Masyarakat Desa berhak meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta megngawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa; serta memperoleh pelayanan yang sama dan adil.

       Adapun pendapatan Desa bersumber dari: a. Pendapatan asli Desa; b. Alokasi APBN; c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota; d. alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota; e. Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota; f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan g. Lain-lain pendapatan desa yang sah. 

Sumber (setkab.go.id)

Rapat Pleno Penghitungan Suara Pilgub Jatim 2013

               Hari Minggu , 1 September 2013 bertempat di Pendopo Kecamatan Ngrayun dilaksanakan Rapat Pleno Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2013 tingkat Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo yang diadakan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Ngrayun ( PPK ) yang dihadiri oleh Camat Ngrayun , Kapolsek Ngrayun , Dan Ramil Ngrayun , Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan dan PPS se Kecamatan Ngrayun serta saksi-saksi dari pasangan Cagub Cawagub .

          Bapak Mardianto, SE ( Camat Ngrayun ) dalam sambutannya meminta agar stabilitas keamanan dan ketentraman yang sebelum dan susudah pelaksanaan Pilgub ini dapat tetap terjaga . Selanjutnya Rio Agus Krisdianto selaku Ketua PPK Kecamatan Ngrayun membuka acara Rapat Pleno sekaligus mengharapkan agar penghitungan suara ini dapat berjalan lancar dan tidak ada permasalahan dikemudian hari . Sementara Agus Riawan ( Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Ngrayun ) dalam sambutannya mengucapkan terima kasih atas kerjasama yang baik dari semua pihak dan beliau mengnyinggung mengenai pelanggaran-pelanggaran kecil

yang terjadi di TPS dan diharapkan tidak akan terjadi lagi dikemudian hari.
          Sekitar pukul 12.00 WIB acara Rapat Pleno Penghitungan Suara di PPK Kecamatan Ngrayun ditutup dengan tidak ada keberatan dari para saksi.         
         Berikut hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara :
1. Dr. H. Soekarwo dan Drs. H Saifullah Yusuf  =
    13.233 suara
2. Dr.H. Eggi Sudjana,SH,M.Si dan
    Drs.Moch.Sihat   = 708 suara
3. Drs. Bambang DH,M,.Pd dan MH Said Abdullah   =  11.843 suara
4. Hj. Kofifah Indar Parawansa dan Herman Sumadiredja   =  4.833 suara

Hasil Pilkades

Hasil Pemilihan Kepala Desa Ngrayun
Hari Senin Pon , 3 Juni 2013
Jumlah DPT      :    5.645
Hadir                :    4.197
1. AE Theodoros          :   2.287
2. Sarwan Hidayat        :   1.833
3. Tidak Sah                 :        77


Hasil Pemilihan Kepala Desa Sendang
Hari Rabu Wage , 15 Mei 2013
Jumlah DPT        :    2.721
Hadir                  :    1.940
1.  Jono              :    1.470
2.  Ma'ruf           :       450
3.  Tidak Sah      :         20


Hasil Pemilihan Kepala Desa Mrayan
Hari Selasa Legi , 7 mei 2013
Jumlah DPT       :    4.752
Hadir                 :    3.318
1. Hariyoko,SE          :  3.118
2. Tidak Mendukung  :     188
3. Tidak Sah              :       12

 

Distribusi E-KTP

         Bapak Camat Ngrayun sedang melakukan Monitoring Distribusi E-KTP hari pertama di Desa Ngrayun dan Desa Temon . Setelah melihat kondisi di lapangan maka dilakukan inisiatif untuk melakukan Distribusi per-RT setelah sebelumnya per-Dusun ternyata suasana terlalu ramai dan kurang kondusif karena banyaknya warga masyarakat yang mengantri dan dengan adanya perubahan per-RT sehingga antrian menjadi lebih sedikit dan dapat berjalan dengan lancar .

Berikut Jadwal Distribusi E-KTP diwilayah Kecamatan Ngrayun.  

1. Desa Ngrayun Tanggal, 25 Pebruari 2013 ;

2. Desa Temon Tanggal, 25 Pebruari 2013 ;

3. Desa Baosanlor Tanggal, 26 Pebruari 2013 ;

4. Desa Baosan Kidul Tanggal, 26 Pebruari 2013 ;

5. Desa Mrayan Tanggal, 27 Pebruari 2013 ;

6. Desa Binade Tanggal, 27 Pebruari 2013 ;

7. Desa Cepoko Tanggal, 28 Pebruari 2013 ;

8. Desa Selur Tanggal, 28 Pebruari 2013 ;

9. Desa Gedangan Tanggal, 1 Maret 2013 ;

10. Desa Wonodadi Tanggal , 4 Maret 2013 ;

11. Desa Sendang Tanggal, 4 Maret 2013.

TATA CARA PENDISTRIBUSIAN

FISIK e-KTP

1.     Wajib KTP hadir pada waktu dan tempat yang telah di tentukan 

2.     Wajib KTP menyerahkan undangan kepada petugas dan menandatangani Tanda terima

3.     Wajib KTP Menyerahkan KTP terbaru yang masih berlaku , atau KTP  yang mati sebelum 1 tahun untuk di tukarkan dengan fisik  e-KTP.

4.     Bagi Wajib KTP yang KTPnya hilang,mati lebih dari 1 tahun,rusak,atau belum pernah punya KTP,harus minta surat keterangan dari desa untuk di tukar dengan fisik e-KTP.

5.     Bagi wajib KTP yang tidak bias hadir,( karena bepergian,jompo,sakit,meninggal dunia dll )   fisik e-KTP sementara belum bisa di serahterimakan.

6.     Bagi wajib KTP yang salah rekam,salah data,pindah tempat, perubahan status, fisik e-KTP tidak bisa diserahterimakan, dan bagi yang bersangkutan harus melakukan perekaman ulang di UPTD DUKCAPIL setempat.

7.     Setelah batas waktu yang telah di tentukan selesai, maka fisik e-KTP yang belum ter ambil, di lakukan pengambilan di kantor Kecamatan / UPTD Dukcapil.

8.      Desa membuat berita Acara Pelaporan hasil pembagian fisik e-KTP kepada UPTD DUKCAPIL melalui CAMAT 

9.     Pelaksanaan penyerahan fisik e-KTP tidak di pungut biaya ( GRATIS )

       CATATAN   

         Aktifasi fisik  (e- KTP)  bisa di lakukan di kantor UPTD - DUKCAPIL  Kecamatan  setelah   card rider   terpasang